Papuaverse.id, SORONG – Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas meresmikan ribuan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) kampung dan kelurahan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, sekaligus membuka pelatihan paralegal di Aston Sorong Hotel & Conference Center, Senin (18/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Supratman menyebut total Posbankum yang dibentuk pada tahun 2025 di dua provinsi
TEROPONGNEWS.COM, TAMBRAUW – Pembukaan Open Turnamen Futsal Debu Jalanan Cup I di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, Senin (18/5/2026), berlangsung meriah meski diguyur hujan deras. Turnamen yang diprakarsai Komunitas Debu Jalanan itu resmi dibuka Wakapolda Papua Barat Daya Semmy Ronny Thabaa bersama Wakil Bupati Tambrauw Paulus Ajambuani melalui tendangan bola pertama ke arah gawang. Hujan
Oleh : Seluruh Peserta Pelatihan Jurnalistik Papuaverse.id, SORONG – Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Dewan Pimpinan Caban (DPC PMKRI) Cabang Aimas Santa Monika periode 2025–2027 menggelar workshop peningkatan kapasitas mahasiswa di Aula BLKK Masjid Adz-Dzakarin, Aimas Unit 2, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan tersebut melibatkan kader PMKRI, ikatan lokal, serta mahasiswa dari sejumlah perguruan
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam administrasi pertanahan. Kedua layanan tersebut memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai kebutuhan pemohon. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT dan Mitra Kerja ATR/BPN, Ana Anida mengatakan pemahaman terkait
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam administrasi pertanahan. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT dan Mitra Kerja ATR/BPN, Ana Anida mengatakan kedua layanan tersebut memiliki fungsi berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan. “Dengan memahami perbedaan pengecekan
Papuaverse.id, SORONG – Semangat baru mewarnai tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong setelah Jufri Sangadji resmi terpilih sebagai Formatur Ketua Umum periode 2026–2027 dalam Konferensi Cabang (Konfercab) XV yang digelar di Aula KKSS Kota Sorong. Jufri Sangadji, putra asli suku Moi blasteran Inanwatan dan Sulawesi, berhasil memenangkan kontestasi setelah memperoleh dukungan mayoritas suara kader
Papuaverse.id, SEMARANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa penerapan good governance dalam organisasi harus dimulai dari disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola yang tertata dengan baik. Hal itu disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII yang digelar di Kabupaten Semarang,
Papuaverse.id, LIMA PULUH KOTA – Sertipikat tanah ulayat kini menjadi benteng penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi dan tidak hilang di masa depan. Hal itu dirasakan langsung masyarakat Nagari Sitapa, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kepastian hukum atas tanah ulayat dinilai memperkuat posisi ninik mamak dalam menjaga tanah
Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan tes wawancara bagi pelamar Field Staff yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi, Rabu (13/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Seksi Penatagunaan dan Pemberdayaan, Karola Wamea. Tes wawancara digelar sebagai bagian dari tahapan seleksi untuk menjaring calon Field Staff yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama para bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. “Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
