Papuaverse.id, TAMBRAUW – Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, dikemas berbeda. Kepala Distrik Fef Hans Baru S.I.P memilih menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ruang bagi anak-anak untuk berani tampil, berbicara di depan publik dan mengembangkan potensi sejak dini. Sejumlah kegiatan pun digelar dengan melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang
Penulis: Redaksara
LBH Gerimis Sentil Senator PFM soal RS Maleo: Jangan Asal Bicara, Cermati Aturan
Papuaverse.id, SORONG – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), Yosep Titirlolobi, meminta Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, tidak terburu-buru meminta Pemerintah Kota Sorong mencabut izin operasional rumah sakit tersebut. Yosep justru meminta Senator Paul Finsen Mayor mencermati aturan yang mengatur tentang pendirian dan operasional rumah sakit
OAP Merdeka dalam Bingkai NKRI, Eduard Orocomna: Keadilan Harus Dirasakan Sampai ke Kampung
Papuaverse.id, BINTUNI – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali merefleksikan makna kemerdekaan, termasuk bagi Orang Asli Papua (OAP). Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, S.T, menegaskan kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan. Menurut Eduard, kemerdekaan sejati harus
446 Kantor Pertanahan Terapkan Pengukuran Terjadwal, BPN Janjikan Layanan Kurang dari 12 Hari
Papuaverse.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas layanan Pengukuran Terjadwal ke ratusan Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. Hingga 17 Agustus 2026, sebanyak 446 Kantah telah menerapkan layanan tersebut sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, melalui Pengukuran Terjadwal,
Menteri Nusron Dorong Transformasi Layanan Pertanahan: Pasti, Cepat, dan Terukur
Papuaverse.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transformasi pelayanan pertanahan dengan satu tujuan utama: memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, perubahan sistem pelayanan pertanahan harus membuat masyarakat memperoleh layanan yang pasti, cepat, dan terukur tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan. “Semangat transformasi yang kita
Balik Nama Sertipikat Ditargetkan 10 Hari, Warga: Bukan Cuma Cepat, Tapi Harus Ada Kepastian
Papuaverse.id, SEMARANG — Mengurus balik nama sertipikat tanah selama ini tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Prosesnya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hingga pemerintah daerah. Kondisi tersebut terkadang membuat masyarakat harus menunggu tanpa mengetahui secara pasti kapan proses peralihan hak atas tanah mereka selesai. Kini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Diduga Lakukan Penipuan, Oknum Ketua Parpol di Maybrat Resmi Dipolisikan
Papuaverse.id, SORONG – Seorang oknum ketua partai politik tingkat Kabupaten Maybrat berinisial AT resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua Barat Daya. AT dilaporkan warga Maybrat berinisial OY atas dugaan tindak pidana penipuan terkait persoalan utang senilai Rp1,447 miliar. Laporan tersebut disampaikan OY melalui kuasa hukumnya, Advokat Yosep Titirlolobi, S.H., dari Kantor
Tanpa UU, Tanah Ulayat Rentan: MRPB dan DPR Desak Negara Hadir Lindungi Masyarakat Adat
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DORONG PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan MRPB Sepakat Perlindungan Hukum Adat Tak Bisa Ditunda Papuaverse.id, BINTUNI – Dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat [RUU Masyarakat Adat] menguat dari dua arah. Di tingkat pusat, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan komitmen mempercepat pembahasan. Sementara di daerah,
Dari Teluk Bintuni ke Senayan: Desakan Pengakuan MHA dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat Menguat
Amanat Pasal 18B UUD 1945: Fraksi PDI Perjuangan dan MRPB Dorong RUU Masyarakat Adat Segera Jadi UU Papuaverse.id, JAKARTA – Di tengah maraknya konflik agraria, suara dari Teluk Bintuni dan Senayan bertemu dalam satu tuntutan: negara harus segera memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat. MRPB mendorong pengakuan MHA Marga Esnam dan Isbeined, sementara Fraksi PDI
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
