Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menerapkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi atau balik nama sertipikat dengan target penyelesaian maksimal 10 hari. Layanan ini mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia, sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Menteri ATR/Kepala
Papuaverse.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan tiga transformasi pelayanan dan organisasi bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tiga program tersebut yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian maksimal 10 hari, serta Organisasi Berbasis Wilayah. Ketiganya resmi diluncurkan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Pertanahan (Kantah)
Papuaverse.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas layanan Pengukuran Terjadwal ke ratusan Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. Hingga 17 Agustus 2026, sebanyak 446 Kantah telah menerapkan layanan tersebut sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, melalui Pengukuran Terjadwal,
Papuaverse.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transformasi pelayanan pertanahan dengan satu tujuan utama: memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, perubahan sistem pelayanan pertanahan harus membuat masyarakat memperoleh layanan yang pasti, cepat, dan terukur tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan. “Semangat transformasi yang kita
Papuaverse.id, SEMARANG — Mengurus balik nama sertipikat tanah selama ini tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Prosesnya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hingga pemerintah daerah. Kondisi tersebut terkadang membuat masyarakat harus menunggu tanpa mengetahui secara pasti kapan proses peralihan hak atas tanah mereka selesai. Kini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Papuaverse.id, JAKARTA — Penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan. Status dan penguasaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan langkah hukum maupun kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah. Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPR RI terkait konflik agraria
Papuaverse.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memangkas waktu verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Melalui Surat Edaran Bersama (SEB) yang ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Mendagri Tito Karnavian, proses verifikasi dan validasi BPHTB di pemerintah daerah ditetapkan
Papuaverse.id, JAKARTA, — Pemerintah mulai memperkuat sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan melalui integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut disepakati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB), di Kantor
Papuaverse.id, DEMAK – Mengurus sertifikat tanah kini tak lagi identik dengan menunggu jadwal pengukuran yang tidak pasti. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan layanan Pengukuran Terjadwal untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengetahui jadwal pengukuran sejak mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan (Kantah). Kantah Kabupaten Demak menjadi salah
Papuaverse.id, KUDUS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transformasi layanan pertanahan agar masyarakat mendapatkan kepastian waktu dalam mengurus dokumen pertanahan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) se-Jawa Tengah memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan pertanahan
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
