Redaksara.com, Tambrauw – Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw yang juga Ketua Fraksi NasDem, Yosep Airai, menyoroti lambatnya penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan serta penyelesaian laporan pertanggungjawaban anggaran, terutama menjelang akhir tahun 2026.
Yosep menilai, persoalan penyerapan anggaran tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi juga lambatnya proses pertanggungjawaban setelah anggaran digunakan.
“Penyerapan anggaran sebenarnya bisa berjalan cepat, tetapi pertanggungjawabannya agak lambat. Banyak kegiatan fisik yang tidak dikontrol secara baik oleh dinas terkait sehingga terkendala saat pelaporan,” ujar Yosep, Minggu (11/10/2026).
Ia meminta OPD yang mengelola anggaran dari sumber Otonomi Khusus (Otsus), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik di lapangan.
Menurutnya, pengawasan yang maksimal sangat penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan, sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban.
“Kami sangat berharap OPD yang mengelola anggaran Otsus, DTI, dan DAK lebih aktif mengawasi kegiatan di lapangan agar penyerapan dan pelaporannya bisa berjalan cepat. Jangan sampai kita kembali dinilai lambat dalam penyerapan anggaran sehingga berdampak pada efisiensi anggaran,” tegasnya.
Yosep juga mengingatkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Tambrauw memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan.
Medan yang sulit, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek di wilayah tersebut.
Karena itu, ia meminta Bupati Tambrauw selaku pemegang kewenangan pengelolaan anggaran untuk memberikan teguran maupun sanksi kepada OPD yang dinilai lambat dalam merealisasikan kegiatan dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban.
“Kami sebagai wakil rakyat sangat berharap kepada bupati agar memberikan sanksi kepada OPD yang lambat dalam penyerapan maupun pelaporan anggaran. Ini penting supaya ada tanggung jawab dan keseriusan dalam melaksanakan program pembangunan,” katanya.
Yosep mengungkapkan, menjelang akhir tahun anggaran 2026, masih terdapat sejumlah kegiatan yang bersumber dari dana Otsus maupun DTI yang belum diselesaikan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas.
Ia mengingatkan seluruh OPD agar segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan pekerjaan yang masih berjalan, memperkuat pengawasan, serta memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban diselesaikan tepat waktu.
Menurut Yosep, Kabupaten Tambrauw telah mengalami efisiensi anggaran yang cukup besar pada 2026.
Ia khawatir keterlambatan penyerapan dan pelaporan dapat menambah tantangan dalam memperoleh dukungan anggaran untuk tahun berikutnya.
“APBD Tambrauw sudah terbatas. Kalau kita kembali terkena efisiensi anggaran, masyarakat yang akan merasakan dampaknya karena pembangunan yang dibutuhkan tidak bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia berharap alokasi anggaran untuk 2027 tidak kembali mengalami pengurangan dalam jumlah besar, mengingat Kabupaten Tambrauw masih membutuhkan dukungan dana untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Yosep menegaskan, percepatan realisasi anggaran harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan seluruh OPD.
Ia meminta setiap perangkat daerah bekerja lebih serius dalam menjalankan program sesuai visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Tambrauw.
“Kami berharap seluruh OPD membantu bupati dan wakil bupati menyukseskan visi dan misi pemerintah daerah. Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal, pekerjaan diselesaikan tepat waktu, dan pertanggungjawabannya juga harus jelas,” tutup Yosep.
